Perkara Pangan

Pedagang aneka rebusan di jalan Petogogan Raya, Jakarta. Foto:@sirizka 1/15 sec F/3.5 ISO 3200

Diwartakan salah satu situs berita online perihal ketahanan pangan Indonesia yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir, gembiralah hati ini. Situs itu mengutip pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyatakan, beras, bawang, dan cabai tidak lagi impor. Sementara impor jagung, mengalami penurunan impor yang artinya kebutuhan dalam negeri mulai tercukupi. Walau tak dijelaskan, mengapa terjadi penurunan sehingga berkembang dua asumsi: Bisa jadi karena konsumsinya menurun sehingga kebutuhannya menjadi turun, atau memang produksi meningkat yangmampu mengimbangi permintaan.

Soal itu, biarlah pemerintah yang memberi hitungan. Yang jelas, berdasarkan Global Food Security Index 2016, ketahanan pangan Indonesia naik terbesar di dunia dengan indeks 2.7 dan aspek ketersediaan pangan meningkat tinggi di peringkat 66. Menariknya, produksi jagung berdasarkan data angka ramalam II BPS dan kementerian pertanian, untuk jagung pipilan kering sebesar 23,16 ton, meningkat 3,55 juta ton atau 18,11% dibandingkan tahun 2015. Mungkin inipula jawabannya mengapa importasi jagung menukik.

Perkara jagung ini menjadi menarik manakala kembali menyimak apa yang dikatakan Soekarno. Seperti tertulis dalam buku “Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan” (Andreas Maryoto: 2009) yang mengutip dari buku “Penjambung lidah rakjat” karya Cindy Adams. Presiden pertama RI itu menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menanam jagung di pekarangan setiap rumah. Saat itu, situasinya memang berbeda. Beras yang menjadi makanan pokok kebanyakan rakyat Indonesia, mengalami defisit sehingga susah didapat. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Maka, demi menjaga ketahanan pangan, Soekarno menghimbau untuk setiap masyarakat memberdayakan pekarangan untuk menanam jagung. Tampaknya Soekarno paham benar, tanpa logistik yang memadai, logika para rakyat bakal terganggu.

Soal logistik ini memang menjadi perhatian utama hampir setiap penguasa. Masa kerajaan Mataram, para raja harus bekerja keras agar rakyatnya tidak kelaparan. Para serdadu mendapat jatah beras sehingga perut tak keroncongan ketika berhadapan dengan musuh. Siapa pula bisa bertempur kalau perut terasa lapar? Walau ada juga yang berpendapat, dengan lapar orang semakin liar. 

Nah, di era Soeharto berkuasa urusan perut ini juga jadi perhatian utama. Soeharto yang dibesarkan dari keluarga petani, paham benar bagaimana meningkatkan produksi gabah kering untuk ketahanan pangan. Mulai dari pembibitan, lahan, pupuk hingga pemasaran semua ditata dengan apik. Munculnya Koperasi Unit Desa, Penyuluhan pertanian, hingga Badan Urusan Logistik pada era Soeharto ( yang berkuasa sejak 1967-1998) menjadi Indonesia beberapa kali mendapatkan penghargaan dari FAO (Badan Pangan PBB) sebagai negara yang bisa swasembada beras. 

Memang ada pro dan kontra mengenai program ketahanan pangan pada era ini. Bagi yang pro, melihat tatanan logistik ini mengarahakan Indonesia sebagai negara yang tak tergantung dari luar negeri. Meski ada juga impor-impor bahan pokok dari negara tetangga. Begitupun dengan pembukaan lahan gambut satu juta hektar, yang tak selesai hingga Soeharto lengser. 

Hal lain yang justru menjadi antiklimaks dari semuanya adalah: seluruh bangsa Indonesia yang berbeda suku-bangsa ‘dipaksa’ memakan satu jenis makanan pokok, yaitu nasi. Padahal, bagi masyarakat di Timur Indonesia, padi bukan merupakan tanaman yang cocok di tanam di daerah tersebut. Kalaupun bisa tumbuh dan menghasilkan, tidak sebaik di tanah Jawa. Celakanya, justru makanan pokok masyarakat di Timur Indonesia kebanyakan mengonsumsi jagung dan umbi-umbian. Alhasil, di daerah yang tak makan nasi harus menyesuaikan diri untuk memakannya.

Era berganti, urusan pangan ini sepertinya tak menarik dibicarakan, sehingga perdebatan antara ‘makan nasi atau jagung’ seperti lenyap disaput angin. Orang tak lagi peduli, apakah jagung atau padi yang menjadi makanan pokok. Kini orang lebih peduli perihal berapa harga sembilan bahan pokok (sembako) yang mati-matian ditekan pemerintah agar tak menimbulkan gejolak. 

Tak ada lagi Kelompencapir, tak ada lagi laporan harga bahan pokok yang disiarkan TVRI dan RRI untuk patokan harga pasar seluruh Indonesia. Semua tenggelam dalam euphoria politik yang disebarkan media soial. Sehingga orang lebih tertarik membicarakan “om Telolet Om” ketimbang naiknya harga-harga pangan. 

“Sekarang saya bingung pak, mau belanja jagung naik harganya. Bulan lalu masih Rp 2.500/buah sekarang jadi Rp4.000/buah. Cabe juga naik, satu kilogram sebelumnya Rp40.000 sekarang Rp80.000,” ujar Wahyu pedagang gado-gado yang saban hari mangkal di depan gedung Arsip nasional, Ampera Raya. 

(Ampera 2016)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s