Lima Belas November

Repro, 6 sec f/5.6 ISO100

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya: sepucuk surat undangan perayaan hari ulang tahun Marinir di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, sudah tak menarik lagi dibicarakan. Selepas Kapten (Mar) Achamdi Suprijanto dipanggil sang Maha Kuasa 4 tahun lalu, undangan itu hanyalah selembar kertas bernarasi hari perayaan semata.

Walau demikian, kehadiran sepucuk undangan itu membawa ingatan saya ketika sang Kapten menceritakan bagaimana kesatuan kebanggaannya itu harus tiba-tiba mengalami turbulensi politik: dari posisi dibanggakan, menjadi yang ‘terbuang’. Saat menceritakan kepada saya di tahun 2005 lalu, ia mencoba mengingat peristiwa yang terjadi 40 tahun silam. Malam itulah yang kemudian menjadi awal perubahan segalanya. Sehari sebelum tanggal 30 September 1965, ia bersama pasukan Korps Komando Angkatan Laut (KKo AL) lain baru saja, ia tiba dari Karang Pilang, Surabaya ke kesatuan Kwini, Jakarta. Tak ada yang aneh dengan kondisi Jakarta.

Hari berganti, tepat tanggal 30 September 1965, perintah komandan pada kompi yang diikutinya, hanya memberikan instruksi harian agar mempersiapkan diri mengikuti latihan defile dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 1965.

“Sebagai prajurit, Bapak enggak begitu tahu apa yang terjadi di luar kesatuan. Tetapi, pada malam hari, mendapat tugas menyiapkan konsumsi, pergi ke daerah Senayan untuk mengambil makanan. Saat melintas dari Kwini ke Senayan melalui jalan Kebon Sirih, suasana memang terasa sepi sekali, padahal itu sekitar pukul 20.00,” tuturnya kala itu.

Ia tak menyadari, itulah malam dimana dunia perpolitikan Indonesia berubah. Tak perlu saya menceritakan lebih lanjut perihal peristiwa itu, berbagai telaah dan analisa mengenai peristiwa 30 September 1965 sudah dikupas. Ada yang setuju, ada pula yang tidak. Teringatlah saya, perkataan bijak: sejarah dituliskan bergantung pada kepentingan penguasa. 

Tak heran bila berpuluh tahun kemudian, alangkah tak mudahnya mencari sejarah bagaimana Korps Komando (KKO) atau Marinir Indonesia turut membangun Indonesia. Pasukan utama Angkatan Laut Republik Indonesia ini seperti tenggelam disaput gelombang. Entah ada hubungannya atau tidak, sebagian orang menjulukinya sebagai ‘Hantu Laut’: sesuatu yang tak kasat mata, tetapi bisa dirasakan. 

Dilahirkan pada 15 November 1945 di Tegal, Jawa Tengah, KKO merupakan gabungan dari kesatuan-kesatuan angkatan laut di berbagai daerah pasca kemerdekaan. Nama KKO sendiri dikukuhkan Menteri Pertahanan RI melalui Surat Keputusan No. A/565/1948 bertanggal 9 Oktober 1948.

Pasukan yang bersemboyan Jalesu Bhumyanca Jayamahe (Di laut dan darat jaya) itu mengalami pasang surut dalam dunia militer Indonesia. Era Soekarno, Presiden Pertama RI, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hartono, KKO merupakan pasukan utama. Diterjunkan dalam perang melawan Malaysia (Dwikora) hingga kisah heroik Prajurit Usman dan Harun yang mengebom WTC di Singapura. 

Walau punya banyak peranan penting, arus politik mengubah segalanya. Loyalitas Hartono terhadap Soekarno yang dinyatakan dengan menyebut “Merah kata Soekarno, Merah Kata KKO. Putih kata Soekarno, Putih kata KKO” menjadi kontraproduktif dikemudian hari pasca meletusnya peristiwa 1 Oktober 1965. Atas pernyataan itu, ditambah dengan konvoi besar-besaran KKO di Surabaya pada saat perayaan ulang tahun Soekarno ke-65 tahun 1966, membuat KKO, khususnya Hartono, dianggap loyalis Soekarno yang harus dihentikan.

Jadilah ia ‘didubeskan’ ke Pyongyang, Korea Utara tahun 1970. Memasuki awal tahun 1971, tepatnya pada 6 Januari 1971 dini hari, Letjen Hartono dinyatakan melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Sesuatu yang menurut Alm. Ali Sadikin -rekannya sesama KKO- tidak mungkin dilakukan Hartono. Hingga kini, misteri kematian Hartono belum juga terungkap. Walau demikian, Mayjen (Marinir) Nono Sampono, Komandan Marinir tahun 2008, menetapkan nama Hartono sebagai nama Kesatrian Korps Marinir di Cilandak.

Sejak peristiwa tahun 1965, KKO seperti dikerdilkan pemerintah Orde Baru. Puncaknya, melalui Surat Menhankam/Pangab No. B-3118/01/4/75/Set tertanggal 13 November 1975 dan Surat Keputusan KSAL No. Skep/1831/XI/1975 tertanggal 14 November 1975, nama KKO berubah menjadi Korps Marinir. 

“Tahun itu, jumlah KKO dikurangi, dari sekitar 15.000 personel, jadi tinggal 5.000. Ada yang keluar menjadi warga sipil biasa ada juga yang menjadi pegawai negeri. Bapak termasuk salah satunya,” ujar almarhum ayah saya yang harus mengembalikan Tutev Tukarov, senjata organik pistol kaliber 0.45 ke kesatuannya lantaran sudah tak lagi berdinas di militer. 

Meski begitu, baginya, berkarya demi negara bisa dilakukan dimana saja. Hingga pensiun di tahun 1997, KKO kelahiran Banyumas Jawa Tengah ini, tetap memegang teguh Sapta Marga TNI dengan tidak ‘mencuri’ apa yang menjadi milik negeri….

(Ampera 2016)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s